DPRD Medan Tidak Terlibat dalam Perencanaan, Proyek BRT Harus Ringankan Beban APBD

Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang, yang mencakup wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang, menjadi sorotan dalam perbincangan publik. Dalam konteks ini, anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh menambah beban keuangan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan anggaran yang terbatas, penting untuk memastikan bahwa setiap inisiatif baru tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.

Harapan untuk Pembiayaan yang Transparan

Datuk Iskandar Muda mengungkapkan harapannya agar pembangunan proyek BRT dapat dilaksanakan tanpa mempengaruhi stabilitas APBD. Dia menekankan pentingnya transparansi dalam skema pembiayaan yang digunakan, yang harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu program-program pembangunan lain yang juga sangat dibutuhkan masyarakat. Beliau percaya bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah dengan bijak.

Keterlibatan DPRD dalam Perencanaan

Lebih jauh, Datuk mengungkapkan bahwa DPRD Kota Medan merasa terpinggirkan dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek ini. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas pengawasan dan penganggaran, DPRD seharusnya dilibatkan sejak awal dalam setiap tahap proyek. Ia menilai kurangnya koordinasi dan komunikasi dalam hal ini perlu diperbaiki agar DPRD dapat memberikan masukan yang konstruktif.

Komitmen Terhadap Transportasi Massal

Meskipun ada sejumlah kekhawatiran, Datuk menegaskan dukungannya terhadap pembangunan sistem transportasi massal yang modern. Menurutnya, BRT merupakan solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, sekaligus meningkatkan manajemen transportasi perkotaan. Dengan adanya BRT, diharapkan mobilitas masyarakat akan semakin terjamin dan tertata dengan baik.

Pentingnya Perhatian Lingkungan

Namun, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi pemerintah selama proses pembangunan BRT. Salah satu isu utama adalah penebangan pohon dalam jumlah signifikan di jalur yang akan dilalui BRT. Datuk mengingatkan bahwa meskipun pemerintah berkomitmen untuk melakukan reboisasi dengan menanam pohon tiga kali lipat dari yang ditebang, proses pemulihan lingkungan tidak dapat dilakukan secara instan.

• Pohon tua yang telah tumbuh selama puluhan tahun tidak dapat digantikan begitu saja.
• Penanaman pohon baru penting, tetapi memerlukan waktu untuk mencapai ukuran dan fungsi ekologis yang sama.
• Proyek ini dapat mengubah lanskap Kota Medan dalam jangka panjang.

Kemacetan dan Manajemen Lalu Lintas

Selain isu lingkungan, dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatnya kemacetan di beberapa titik proyek akibat aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung. Datuk menekankan perlunya antisipasi melalui rekayasa lalu lintas yang lebih efektif agar tidak mengganggu mobilitas warga. Pemerintah harus memastikan bahwa manajemen lalu lintas dapat mengurangi dampak negatif ini.

Dampak Ekonomi bagi Pelaku Usaha

Datuk juga menyoroti dampak ekonomi yang mungkin dirasakan oleh pelaku usaha transportasi konvensional, khususnya pengemudi angkutan kota (angkot). Mereka selama ini mengandalkan pendapatan dari layanan transportasi umum di Medan. Oleh karena itu, meskipun modernisasi sistem transportasi sangat diperlukan, penting untuk menyertakan kebijakan transisi yang adil bagi masyarakat yang terkena dampak.

• Pemerintah harus memperhatikan nasib pengemudi angkot dan pelaku transportasi lokal.
• Kebijakan harus mencakup integrasi layanan, pelatihan, atau peluang kerja baru.
• Hal ini penting agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian di tengah perubahan sistem transportasi.

Menjaga Keseimbangan Pembangunan

Keberhasilan proyek BRT tidak hanya diukur dari selesainya infrastruktur yang dibangun, melainkan juga dari kemampuan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Datuk menekankan bahwa pembangunan transportasi massal harus menjadi solusi yang holistik, di mana semua aspek, termasuk lingkungan, ekonomi, dan sosial, harus diperhatikan.

Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat, proyek BRT diharapkan dapat menjadi kebanggaan bagi Kota Medan, tanpa meninggalkan masalah baru di kemudian hari. Ini adalah waktu yang krusial untuk memastikan bahwa inisiatif besar ini tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi seluruh masyarakat.